Debat Ketua IA ITB, Panas Euy!

Pada bulan November ini, saya dua kali mengikuti agenda resmi Pemilu Ketua IA ITB, yang pertama di Gedung Telkom Jakarta pada awal November, dan yang kedua di Gedung Sate Bandung pada tanggal 19 November. Kenapa saya rela-relanya datang pada suatu forum yang jelas-jelas bukan diperuntukkan bagi saya yang notabene belum alumni?Ada yang menarik terkait ini. Saking seringnya saya hadir pada forum-forum alumni seperti ini, saya selalu ditanya oleh beberapa alumni yang kenal dengan saya “ngapain lo kesini?mau minta dana ya?”. Tentu saja pertanyaan itu bersifat bercanda. Saya tertawa dalam hati. Bukan rahasia memang kalau citra mahasiswa makin ke sini adalah mendekat ke alumni untuk minta bantuan dana terkait acara-acaranya.  Atau ada kalimat lain “Menteri Hublu mau mulai dekat-dekat calon ketua IA ya?”. Ini pun saya hanya tersenyum.

Jawabannya bisa beragam. Secara pribadi saya memang tertarik dengan IA ITB. Isinya, tujuannya, ngapain aja, dan siapa yang terlibat banyak di dalamnya. Momen Pemilu Ketua IA ITB tentu adalah pesta bagi IA ITB sendiri, dan inilah yang menarik bagi saya. Mau tidak mau, IA ITB adalah wadah bagi saya nantinya ketika sudah berstatus alumni. Dengan potensinya yang besar, bukankah suatu kerugian bila kita yang notabene nantinya bagian dari IA ITB tidak tahu dan akhirnya tidak memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada pada IA ITB?

Catatan Menlu : MK RI, Kemenko Perekonomian RI, Indonesia Mengajar

Rekan, pada hari yang sama dengan ketika kunjungan ke gedung MK, selesai dari gedung MK saya menuju ke gedung kantor Kemenko Perekonomian RI. Saya belum pernah berkunjung ke sini, sekaligus mengantar wakil saya punya tugas untuk mewawancarai salah satu Deputi Menko Perekonomian RI yang kebetulan adalah alumni Planologi, satu jurusan dengan wakil saya. Sedikit berkomentar, gedung kantor ini terlihat sunyi senyap dan sepi. Entah karena memang pegawai yang bekerja di Kementerian ini hanya sedikit (berhubung kerja nya adalah mengkoordinasikan) atau ada alasan lain, saya tidak tahu.

Kembali ke bahasan, inti tugasnya adalah membahas tentang MP3EI koridor timur. Saya pikir, sambil menyelam minum air. Wakil saya bisa mengerjakan tugas akademiknya sekaligus menambah jaringan utamanya apabila kita membutuhkan kajian dan diskusi terkait MP3EI wabilkhusus bidang infrastrukturnya, karena alumni Plano yang diwawancara ini adalah Deputi Bidang Infrastruktur di Kementerian yang dipimpin Ketua IA ITB, Hatta Radjasa.

Catatan Menlu : Gedung Amanat Negara, MK RI

Periode Bulan November (Part 1)

Bulan November ini saya mencoba untuk mengaktifkan lagi kegiatan kunjungan ke luar kampus. Setelah banyak agenda internal kampus yang mau tidak mau menyedot perhatian saya sebagai pribadi, rekan-rekan pejabat kabinet lain, atau para staf yang membantu saya pada bulan Oktober seperi Wisuda Oktober ITB misalnya yang begitu gegap gempita.

Minggu pertama November pada malam hari saya menyempatkan diri berangkat dari Bandung ke gedung Telkom Jakarta untuk dapat menyaksikan Debat calon Ketua Umum IA ITB.

Ronny Lukito : Gak kesampean Kuliah, Kini Pemain Besar Produk Tas

“Kunci utama berbisnis adalah menjaga hubungan baik dan menciptakan trust. Kalu hubungan baik dan trust sudah terjalin, otomatis tiap ada kesempatan bisnis baru akan selalu diberikan kepada kita”

Masa depan seseorang memang sulit diduga. Banyak orang yang awalnya terlihat bukan siapa-siapa, namun ternyata dapat membalikkan keadaan dan menjadi bintang. Ronny Lukito, pemilik B&B Incorporation adalah sosok yang mewakili itu.

Ronny lahir di Bandung pada 15 Januari 1962. Ia lahir pada sebuah keluarga yang menghidupi kebutuhannya dari berjualan tas pada toko kecil di jalan ABC. Pada masa remajanya, Ronny yang tinggal di Bandung hidup dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Orangtuanya bukan termasuk kaum berada. Jangankan untuk sekolah, untuk hidup sehari-hari saja sudah susah. Makanya setelah ia lulus dari STM, ia berhenti untuk lanjut ke kuliah karena tidak ada biaya.

Semenjak bersekolah di STM ia sudah biasa berjualan susu dengan menyetor ke rumah-rumah tetangganya. Itulah masa-masa remajanya yang dibiasakan hidup sederhana, kerja keras dan jauh dari hidup berada. Selepas dari lulus STM, awalnya Ronny membantu pekerjaan orang tuanya. Mulai dari menjahit, menjaga toko, maupun memasarkannya. Akan tetapi hasrat mudanya membuat ia memilih untuk hidup dan bekerja sendiri terpisah dari orang tuanya.

Polemik BBM Bersubsidi

Tulisan sudah cukup lama tapi baru diposting. Sudah tidak zaman topik pembahasannya, tapi beberapa poin masih relevan

Tiba-tiba saja dalam beberapa hari ini saya mendengar berita yang cukup mengejutkan, bahwa pemerintah menggandeng MUI untuk memberi fatwa haram pada penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang yang mampu. Hal ini saya yakin akan menimbulkan pro kontra , karena :

Pertama, Indonesia bukanlah negara Islam. Andaikan nantinya fatwa itu benar akan dikeluarkan oleh MUI, maka fatwa itu hanya akan mengikat umat Islam. Terus bagaimana dengan umat beragama yang lain?

Kedua, ini yang paling saya soroti. Kita semua mungkin paham bahwa harga minyak dunia sekarang memang sedang tinggi. Hal itu memberatkan anggaran pemerintah dalam APBN karena di negara kita, minyak adalah salah satu komoditas yang disubsidi. Asumsi APBN tentang harga minyak dunia per barel ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana harganya sekarang sudah melampaui itu. Karenanya keuangan negara dapat terkuras habis apabila kebijakan subsidi BBM premium terus dilakukan.

Kontroversi Sang Ketua DPR

Kalau kita mengamati media yang makin bergentayangan di sekitar kita akhir-akhir ini, baik itu cetak maupun elektronik, kita pasti mengetahui isu negeri ini yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kontroversi Marzuki Alie, anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus Ketua DPR. Hampir semua media memberitakan tentang pernyataan kontroversial beliau terkait dengan permasalahan yang terjadi di KPK.

Kalau kita kilas balik ke peristiwa-peristiwa lampau, kita pasti akan menemukan bahwa tidak hanya sekali ini saja Marzuki Alie mengeluarkan pernyataan yang controversial. Tentu saja yang mungkin paling menghebohkan beberapa bulan yang lalu adalah ketika isu pembangunan gedung baru DPR yang menelan triliunan rupiah sedang panas-panasnya. Dan disitu, Marzuki yang notabene adalah pimpinan DPR adalah salah seorang yang sangat mendukung rencana itu, yang tentu saja menyebabkan munculnya banyak protes dan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat.

Kembali ke masa kini, pernyataan beliau baru-baru ini tentang usulnya untuk membubarkan KPK sebagai bentuk solusi permasalahan KPK (lagi-lagi) menuai banyak kecaman. Bagaimana tidak, KPK yang dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang mendarah daging di negeri ini malah oleh beliau diusulkan untuk dibubarkan. Beliau beranggapan krisis yang menerpa KPK saat ini membuat KPK lemah, dan karena KPK ‘hanyalah’ lembaga ad hoc negara (hasil bentukan pemerintahan Megawati akibat dari adanya ketumpulan kinerja pemberantasan korupsi dari tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman), maka ketika KPK sudah tidak bisa diandalkan beliau berpendapat lebih baik dibubarkan saja dan tugas pemberantasan korupsi dikembalikan kepada tiga institusi yang disebut sebelumnya.

Tentu sebagai salah seorang warga negara, dan sebagai satu dari sekian ratus anggota DPR, beliau berhak untuk mengajukan pendapat apapun tentang kehidupan berbangsa dan akan dijamin dilindungi oleh konstitusi. Tetapi permasalahannya adalah terdapat predikat yang menempel erat pada dirinya, yaitu jabatannya sebagai Ketua DPR. Sebagai Ketua DPR tentu beliau adalah oknum yang paling disorot oleh public, dan pernyataan beliau tentang KPK ini pada nyatanya melukai cita-cita masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi di Indonesia hingga bersih. Masyarakat masih mencitrakan  lembaga KPK adalah lembaga paling bersih dan minim kepentingan daripada lembaga lain, dan upaya untuk membubarkannya tentu membuat siapa saja yang sepakat akan upaya itu menjadi public enemy.

Sekali lagi, sebagai Ketua DPR saya pun menyayangkan pernyataan beliau yang terkesan ‘blak-blakan’ atau bahkan dalam bahasa yang lebih kasar dapat dikatakan ‘tidak dipikir terlebih dulu’. Ada apa dengan staf ahli beliau yang berjumlah 10 orang? Tidak adakah para pembisiknya yang memberi saran terkait pernyataan-pernyataannya? Walhasil pernyataan beliau ini merembet pada banyak hal : institusi DPR (yang dipimpinnya) semakin diragukan akan keberpihakannnya pada kepentingan rakyat dan nasional, dipertanyakannya kapasitas Marzuki Alie sebagai Ketua DPR hingga muncul upaya mosi tidak percaya terhadap dirinya, dan makin kisruhnya dunia politik Indonesia yang ujungnya bisa membuat kepercayaan rakyat pada para pemerintahnya semakin surut dan dangkal, bahkan bisa hilang.

Semoga para tokoh negeri ini dapat belajar dari sini dan benar-benar memperjuangkan kepentingan nasional.

Laksito Hedi – Penulis adalah Menteri Hubungan Luar Keluarga Mahasiswa ITB

Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia

Dewasa ini, terjadi pergeseran struktur social yang cukup signifikan di Indonesia dengan semakin mudahnya akan akses sumber daya dan informasi sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan perbandingan data Bank Dunia yaitu pada 2003 sebesar 37,7 persen populasi menjadi 56,6 persen populasi pada tahun 2010.

Pertumbuhan ini patut diwaspadai bila ditinjau dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, hal ini menjadi peluang bagi tumbuhnya industry-industri barang-barang konsumsi dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang semakin meningkat akibat munculnya orang-orang kaya. Tapi di sisi lain, realitas ini akan menjadi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi apabila pertumbuhan kelas menengah ini tidak merata pada tiap sector dan daerah.

Pertumbuhan kelas menengah belumlah berarti menghasilkan peningkatan kuantitas penciptaan lapangan kerja. Sebab kelas menengah yang terbentuk ini bisa jadi merupakan kaum profesional dan bukanlah dari kalangan wiraswasta yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dan fenomena ini bisa menjadi tidak produktif. Ini disebabkan oleh karena meningkatnya daya beli yang tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas. Selain itu kelas menengah professional yang konsumtif juga dapat menimbulkan kekacauan dan penurunan pertumbuhan ekonomi bila infratruktur public tidak memadai. Misalkan kemacetan yang sering terjadi sekarang karena meningkatnya daya beli kendaraan pribadi tidak diimbangi jalan raya yang baik.

Ketidakmerataan pertumbuhan kelas menengah ditunjukkan dengan data yang mengatakan bahwa pada medio 2000 sampai 2002, angka kemiskinan turun satu poin lebih, akan tetapi angka kesenjangan ekonomi malah meningkat sebanyak 4 poin. Ini artinya pada satu pihak ekonominya semakin kuat, dan di pihak lain yang miskin tidak beranjak dari tempatnya bahkan bisa jadi menjadi lebih miskin. Hal ini erat kaitannya dengan kenapa begitu penting bagi kita menyoroti apakah kelas menengah yang tercipta berasal dari kaum professional atau wiraswasta.

Pertumbuhan kelas menengah yang tidak merata ini harus disikapi pihak pemerintah dengan menelurkan produk kebijakan yang sesuai. Pemberian subsidi akan berbagai kebutuhan harus diberikan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka dapat tumbuh. Utamanya pemerintah harus memperhatikan masalah kebutuhan pokok seperti harga pangan, karena 60% penghasilan kaum miskin dipakai untuk belanja pangan. Aksesbilitas akan pendidikan juga perlu ditingkatkan bagi kalangan ini karena peningkatan intelektual sumber daya manusia adalah kunci tumbuhnya kemampuan ekonomi yang berujung pada pemerataan ekonomi. Sayangnya saat ini pendidikan mayoritas dikuasai oleh kaum menengah ke atas sehingga kaum menengah ke bawah semakin sulit menjangkaunya.

Sementara untuk mengakomodasi banyak munculnya kelas menengah, sarana prasarana publik seperti misalnya angkutan umum, stasiun, jalanan dan lainnya harus ditingkatkan kualitasnya sehingga produktivitas meningkat dan cost yang terbuang dapat dialihkan untuk subsidi kelas bawah. Jika hal ini terjadi maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi optimal dan cepat.

B. J. Habibie : Anak Bangsa Sang Maestro Teknologi yang Diakui Dunia

Kariernya melesat tajam. Dimulai ketika ia mendapat gelar doctor pada usia yang muda (sekitar 30 tahun) kemudian ia masuk ke perusahaan konstruksi pesawat terbang ternama di Jerman bernama MBB. Di situ ia menjabat hingga Direktur Teknik. Kemudian berturut-turut ia menjadi Penasihat Presiden RI Soeharto bidang Advance Technology, lalu menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada beberapa periode Kabinet Pembangunan, Direktur Utama industry strategis Indonesia PT PAL, IPTN (sekarang PT DI), INKA, dan PINDAD. Ia juga menjadi ketua BBPT, penggagas Puspiptek dan Dewan Riset Nasional, memimpin ICMI selama 10 tahun sejak 1990, dan terakhir menjadi Wakil Presiden RI dalam 2 bulan dan Presiden RI yang ke-3 selama 1,5 tahun.

Bagaimana bisa seorang Habibie melakukan berbagai hal superior itu?