Polemik BBM Bersubsidi

Tulisan sudah cukup lama tapi baru diposting. Sudah tidak zaman topik pembahasannya, tapi beberapa poin masih relevan

Tiba-tiba saja dalam beberapa hari ini saya mendengar berita yang cukup mengejutkan, bahwa pemerintah menggandeng MUI untuk memberi fatwa haram pada penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang yang mampu. Hal ini saya yakin akan menimbulkan pro kontra , karena :

Pertama, Indonesia bukanlah negara Islam. Andaikan nantinya fatwa itu benar akan dikeluarkan oleh MUI, maka fatwa itu hanya akan mengikat umat Islam. Terus bagaimana dengan umat beragama yang lain?

Kedua, ini yang paling saya soroti. Kita semua mungkin paham bahwa harga minyak dunia sekarang memang sedang tinggi. Hal itu memberatkan anggaran pemerintah dalam APBN karena di negara kita, minyak adalah salah satu komoditas yang disubsidi. Asumsi APBN tentang harga minyak dunia per barel ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana harganya sekarang sudah melampaui itu. Karenanya keuangan negara dapat terkuras habis apabila kebijakan subsidi BBM premium terus dilakukan.

Saya pikir menjadi hal yang wajar apabila terjadi perubahan kebijakan terkait konsumsi BBM bersubsidi. Dan karena itu pula saya piker juga wajar apabila pemerintah melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi orang yang mampu, karena selama ini dikatakan bahwa penggunaan BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran.

Yang menjadi lucu adalah, kenapa pemerintah tidak menerapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk penggunaan BBM bersubsidi ini? Kenapa malah menggandeng MUI untuk mengeluarkan fatwa haram seakan-akan pemerintah sudah putus asa terhadap cara-cara pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini? Apa ini terkait citra pemerintahan SBY-Budiono yang telah menjanjikan tidak akan menaikkan harga premium? Kalau memang harga premium harus naik, saya pikir asal waktunya tepat (tidak dekat-dekat dengan waktu Lebaran) dan dipikirkan dengan masak efek negative yang dapat muncul seperti inflasi yang tinggi bisa diminimalkan.

Ketiga, saya pikr menjadi tidak bijak bagi MUI apabila fatwa haram seakan-akan seperti diobral. Ketakuran terbesar saya adalah lembaga terhormat ini menjadi tidak punya kredibilitas lagi di mata umat Muslim dan tidak dituruti lagi fatwanya apabila gampang sekali menjudgement hal ini haram, hal itu haram. Dan lagi apabila fatwa BBM bersubsidi ini benar dikeluarkan, tentu akan menuntut fatwa-fatwa yang mirip untuk keluar juga. Fatwa haram untuk import beras misalnya (karena diasumsikan merugikan petani yang komoditinya tidak diserap dengan baik).

Bagi kita sebagai konsumen bahan bakar minyak, hal ini bisa menjadi ajang instropeksi diri, bahwa ternyata BBM premium ini masih banyak dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Tanpa perlu parameter yang dirincikan kita semua pasti dapat mengukur kemampuan diri kita sendiri, apakah kita bisa disebut sebagai kalangan mampu yang tidak seharusnya ikut menikmati ‘harta rakyat miskin’ dalam bentuk subsidi premium, ataukah kita masih bisa disebut sebagai orang yang berhak menikmati premium tersebut. Apa sebuah keluarga yang telah punya dua mobil keluaran 2000 ke atas bisa kita sebut mampu? Apa orang yang bisa memfasilitasi anaknya mengendarai mobil bisa disebut mampu?Hati nurani kita yang bicara, dan saya yakin kita semua cukup bijak untuk dapat memperlakukan BBM bersubsidi ini sesuai alokasi dan ranahnya. Wallahualam bisshowab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s